1292405385160482036

Dokumen Asli Proklamasi Permesta

 

Melihat, menyimak dan menghayati kejadian-kejadian seputar masalah kemonarkian Jogja, kedaulatan Sultan dan ketidakharmonisan pemerintah Pusat dengan segala intrik-intriknya dalam masalah Jogja, kembali mengingatkan penulis kepada sejarah bangsa kita 50 tahun lalu, dimana disintegrasi bangsa mulai terkuak karena berbagai pihak mulai gerah dan tidak nyaman atas kinerja pemerintahan yang dinilai terlalu sentralisasi, penuh birokrasi, korupsi dan stagnan dalam politik dan pembangunan daerah.

Karena penulis berada di Indonesia Timur, terbersit keinginan ingin melihat lebih dalam lagi apa yang terjadi di tahun 50an disini, di Sulawesi… Dulu waktu masih kecil, kalau minum teh sore-sore di beranda, orang-orang tua sudah berkumpul dan cerita-cerita seputar perang Permesta dan PRRI, bagaimana mereka harus mengungsi, ditangkap ataupun melarikan diri. Banyak yang membela Permesta, banyak juga yang menghujatnya. Tapi lebih banyak yang jadi korban dan tidak memihak siapa-siapa dan membenci kedua belah pihak karena harus mengungsi dan meninggalkan rumah dan kebun mereka dan tinggal di hutan.

Sore ini, penulis mulai menggoogling untuk mencari data-data mengenai Perjuangan Rakyat Semesta yang meletus pada tahun 50an dan dikomandoi oleh Letkol Ventje Sumual, dimana para pendiri dan perintis pemberontakan ini (pemberontakan ya kata pemerintah) terdiri dari para Jendral dan petinggi-petinggi masyarakat pada jaman itu di Indonesia Timur (di Manado dan Makassar). Mencengangkan…penulis mendapatkan informasi (dari teman-teman di Manado dan Makassar) bahwa konsep PERMESTA ini masih hidup, dan masih dibawa oleh orang-orang muda daerah Indonesia Timur dengan nama NEO-PERMESTA!

Teman, coba kita baca dan simak Piagam Permesta yang saya bisa dapatkan di bawah ini, apakah yang termaktub dan tertera di dalamnya ada yang tidak manusiawi dan menyalahi aturan sosial dan ketatanegaraan?

Tujuan dari PERMESTA ini sebenarnya (kalau mau merunut jaman) sangat manusiawi dan benar-benar mencerminkan Pancasila, lihat saja di Bab 3 mengenai Cara-Cara Perjuangan yang berisi:

Pertama-tama dengan mejakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masjarakat,


bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia,


dan semata-mata diperdjoangkan untuk perbaikan nasib rakjat Indonesia


dan penjelesaian bengkalai revolusi Nasion



Saya sungguh terkagum-kagum pada saat membaca isi dokumen PERMESTA ini,


hal-hal yang menjadi isu negara seputar otonomi daerah yang lebih luas,


pembangunan yang adil untuk Indonesia Timur,tuntutan pendidikan yang


tinggi untuk anak-anak daerah timur, semua sudah dimasukkan dalam piagam ini,


dengan masih menaruh hormat dan respek terhadap kepemimpinan dwitunggal


Soekarno-Hatta.


Jadi pikir penulis, dulu itu apa yang salah sih sampai mereka kemudian


dikatakan sebagai pemberontak?
 Coba lihat juga di alinea terakhir dalam 


Piagam ini yang mencantumkan:


"Bhineka Tunggal Ika", "Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928",


"Hukum2 jang berlaku dalam Negara Republik Indonesia, dan bila perlu


Hukum Revolusioner" (yang terakhir ini mungkin yang agak transformatif


pada jamannya ya?), dasar-dasar integrasi dan pluralisasi yang kontekstual


juga sudah dipikirkan jauh-jauh oleh 'para pemberontak' itu.



Kadang penulis berpikir, seharusnya pelajaran Sejarah dari SD sampai SMA


benar-benar direvisi ulang dan secara adil menuliskan hal-hal yang sebenarnya


benar-benar terjadi di negara ini, karena proses-proses perjuangan


(apalagi isi dari dokumen-dokumen penting seperti di bawah ini perlu diketahui


oleh anak cucu kita di kemudian hari) perlu menjadi pembelajaran sejarah


bagi bangsa ini untuk tidak kembali membuat kesalahan-kesalahan yang sama


di masa kini maupun masa depan.


Teringat penulis pada jaman SMA, doktrinisasi mengenai Orde Baru, Sejarah PKI,


sejarah-sejarah pemberontakan dari sejak jaman Portugis, Belanda, Jepang dan


kemudian pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah seperti


PRRI, Permesta, RMS, DI/TII, tapi kami sama sekali tidak tahu kenapa


pemberontakan ini sampai terjadi? Dan apa isi maklumat atau


dokumen pemberontakan-pemberontakan mereka...


Untuk penulis secara pribadi, dokumen naskah asli PERMESTA ini ternyata


memberi inspirasi bahwa 60 tahun lalu dan sebelumnya juga,


Indonesia adalah negara yang besar,dengan putra-putri bangsa terbaik


dari seluruh pelosok (barat, tengah, timur) yang telah memberikan warisan


pemikiran dan konsep-konsep besar dan luhur yang akan berakar dan tak pernah


mati bagi anak cucunya dulu, kini dan nanti.


Hal-hal yang baik tidak pernah mati....


meskipun dokumen dihancurkan,


sejarah diputarbalikkan,


kenyataan dimanipulir...


yang benar tetap akan kembali....


        P  R  O  K  L  A  M  A  S  I

Demi keutuhan Republik Indonesia, serta demi keselamatan dan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja, dan Rakjat Daerah di Indonesia Bahagian Timur pada chususnja, maka dengan ini kami njatakan seluruh wilajah Territorium VII dalam keadaan darurat perang serta berlakunja pemerintahan militer sesuai dengan pasal 129 Undang – Undang Dasar Sementara , dan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1948 dari Republik Indonesia.

Segala peralihan dan penjesuaiannja dilaku-kan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dalam arti tidak ulangi tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa beserta kita dan menurunkan berkat dan hidajatNja atas ummatNja.-

Makassar , 2 M a r e t 1957.-

Panglima Tentara & Territorium VII ttd.

Letk : H.N.V. Sumual

Nrp : 15958

 

Selanjutnya Saleh Lahede membacakan Piagam Perdjuangan Semesta Alam, yang menjadi landasan pelbagai program pembangunan yang segera dilancarkan.

PIAGAM PERDJOANGAN SEMESTA DALAM WILAJAH TT-VII WIRABUANA

I. MUKKADIMAH


1. Kita sebagai Patriot Indonesia menjadari sedalam-dalamnja, bahwa keadaan Tanah Air Indonesia, setelah melalui masa perdjoangan /revolusi selama kurang lebih 12 tahun, pada dewasa ini  sangat kritik dan mengchawatirkan.
2. Untuk mentjegah keruntuhan dan kehantjuran, disebabkan pertentangan dan perpetjahan antara kita dengan kita,maka dipandang mutlak untuk segera mengambil tindakan tjepat dan djitu dengan penuh tanggung djawab sebagai abdi Nusa dan Bangsa Indonesia.
3. Dalam hal tersebut di atas, maka perlulah diambil kebidjak-sanaan untuk menerima segala bengkalai revolusi Nasional Indonesia jang ternjata masih penuh dalam segala lapangan dan tingkatan, serta mempergunakan tenaga-tenaga revolusioner sebagai modal untuk penjelesaiannja.
4. Demi kesedjahteraan dan keselamatan Rakjat Indonesia pada umumnja dan Rakjat Daerah pada chususnja, demi tudjuan proklamasi 17 Agustus 1945, serta petundjuk Tuhan jang Maha Esa, maka kami jang berkumpul pada tanggal 2 Maret 1957 dari djam 03.00 sampai djam 06.00 bertempat di Gubernuran Makassar, setelah menimbang dan membahas segala sesuatu sedalam-dalamnja seia-sekata jang diiringi oleh sumpah dan djandji bathin jang murni, untuk mengambil langkah2 jang tegas, guna melaksanakan rentjana perdjoangan jang tersusun rapih, agar diatasilah kesulitan dan keruwetan jang menimpa bumi tumpah darah Indonesia pada dewasa ini.


II. TUDJUAN PERDJOANGAN


A. Tingkat Daerah


1. Bidang Pertahanan


   1.1. Wilajah Indonesia Bagian Timur sebagai lingkungan pertahanan


wilajah Militer tidak dipisahkan dan memerlukan rentjana djangka pendek


dan pandjang jang serius (vide Terr. VII).


   1.2. Dalam perdjoangan membebaskan Irian Barat, Wilajah Indonesia Timur


mutlak merupakan basis Militer dan politik psychologis.


2. Bidang Pemerintahan


   2.1. Untuk kepentingan pembelaan dan praktisnja pembangunan,


maka kepada 4 propinsi jang ada dalam wilajah Indonesia Bagian Timur


harus segera diberikan otonomi jang seluas-luasnja.


   2.2. Otonomi luas, berarti buat :


 = daerah surplus : 70% dari pendapatan Daerah untuk daerah dan 30% untuk


Pemerintahan Pusat.
= daerah minus : 100% pendapatan daerah untuk daerah dan ditambah


subsidie dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan vital selama 25 tahun.


3. Bidang Pembangunan


   3.1. Tiap-tiap Propinsi memerlukan plan "5 tahun" tersendiri.


Segera mengadakan langsung usaha2 pembangunan dan perbaikan di segala


lapangan sesuai dengan kemampuan dan desempatan jang ada.


   3.2. Pembagian Devizen dan Kredit D.N & L.N serta pembagian pampasan


Djepang harus seimbang dengan luas Daerah (bukan djumlah penduduk)


dan djumlah Propinsi Otonomi.


   3.3. Indonesia Bagian Timur harus didjadikan daerah Barter 70-30 untuk


memungkinkan pembangunan.


   3.4. Penerimaan2 siswa di tempat-tempat pendidikan penting dalam negeri


dan pengiriman2 siswa ke luar Negeri harus diberi quotum jang vast untuk


Indonesia Bagian Timur.


   3.5. Mengerahkan tenaga Pradjurit, Pemuda/Peladjar dll.tenaga pokok


untuk bergotong-rojong dalam membangun projek2 jang vitaal.


   3.6. Membentuk suatu corps veteran dan invalide di Indonesia Bagian Timur


jang semi officieel dan mendjamin penghidupan jang lajak bagi veteran2


jang invalid.


   3.7. Menuntut, agar Peraturan Pemerintahan No. 41/1954 berlaku djuga


untuk djanda2 dan jatim piatu anggota badan perdjoangan Kemerdekaan


sebelum tahun 1950, termasuk korban 40.000 di  Sulawesi Selatan.


   3.8. Menuntut, agar pemeliharaan Makam Pahlawan dan tempat2 beribadah


atas tanggungan Pemerintah.


4. Bidang Keamanan


Dengan berpedoman kepada Program Ko. Terr. VII, maka mutlak diperlukan dari


Pemerintah Pusat sebagai landasan.


4.1. Mandat penuh dari Panglima Tertinggi cq pemerintah untuk menjelesaikan


keamanan, sesuai dengan politik keamanan Pemerintah.


4.2. Modal keuangan dan aanvulling materiaal jang "VAST" untuk djangka waktu


tiga tahun


5. Bidang Personalia


5.1. Menginginkan pengisian djabatan2 penting oleh tenaga2 jang  mampu,


djudjur, creatif dan revolusioner consequent dan mentjintai daerah.


 B. Tingkat Pemerintah Pusat (Nasional)


1. Supaja dihilangkan/dihapuskan dengan segera systeem centralisme,

jang statis-formil dan merupakan biang keladi birokrasi, korrupsi dan 


stagnasi pembangunan daerah


2. Mengembalikan dinamik, inisiatif dan kewibawaan2, melalui  


decetralisasi, hak dan kekuasaan
 dengan djalan sebagai berikut :


   2.1. Otonomi luas kepada daerah


2.2. 70% dari anggauta Dewan Nasional jang dimaksud oleh Konsepsi Bung Karno,


harus dari Wakil2 Daerah Otonom tingkat I, untuk achirnja mendapat status


Madjelis Tinggi (Senaat) disamping DPR (Parlemen).


   2.3. Kabinet Gotong-rojong, harus bersifat Presidentil,


terdiri dari  tokoh Nasional jang bersih capabel dan disegani,


serta diberi mandat penuh oleh Parlemen untuk bekerdja paling kurang


lima tahun.


   2.4. Baik Dewan Nasional, maupun Kabinet, harus dipimpin


oleh Dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai lambang keutuhan, dinamik, dan


kewibawaan.





3. Pimpinan Angkatan Perang pada umumnja, dan Angkatan Darat  pada chususnja,
harus segera dirobah, dirombak dan diganti dengan tenaga2 muda jang dinamis


sesuai dengan Piagam Djogja.





III. TJARA-TJARA PERDJOANGAN
 


 1. Pertama-tama dengan mejakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masjarakat,

bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia, dan

semata-mata diperdjoangkan untuk perbaikan nasib rakjat Indonesia

dan penjelesaian bengkalai revolusi Nasional.

 2. Panglima Terr. VII Wirabuana bersama dengan Konsentrasi Tenaga

jang terdiri dari tokoh2 Politik, Pemerintahan, Polisi, Angkatan

Perang, Pemuda/Peladjar, Buruh, Tani, Adat, Agama, Wanita dan

sebagainja, mengrealiseer de fakto bidang militer, Pemerintahan,

Keamanan, Perhubungan, monitair dan ekonomi/sosial diseluruh

wilajah Terr. VII Indonesia Bagian Timur, melalui

keadaan Perang & Darurat Perang serta Pemerintahan Militer, sesuai

dengan pasal 29 UUD Sementara dan Peraturan Pemerintah No. 33

tahun 1948 Republik Indonesia Djogja

 3. Mempersiapkan Kongres "Bhineka Tunggal Ika" di Makassar dan

Ibu kota-ibu kota Propinsi, jang akan terdiri dari tokoh-tokoh

perdjoangan 1945, tokoh2 politik anggauta2 Parlemen/Konstituante

jang mewakili Indonesia Bagian Timur, tokoh-tokoh pemuda/peladjar,

buruh, tani, adat, agama, wanita dan lain sebagainja.



 4. Mempersiapkan perundingan dengan Pemerintah Pusat, jang mendapat

mandaat penuh dari Panglima Tertinggi/Presiden guna mentjapai

realisasi maximum dari jang terkandung dalam Piagam ini.

 5. Mulai pelaksanaan tugas2 pokok dalam segala lapangan jang sudah

lama ditunggu dan diharap-harapkan oleh masjarakat jang sesuai

dengan alat dan kemampuan, serta penghalang tiap2 usaha jang akan

melemahkan perdjoangan.

IV. PENUTUP


1. Setelah membahas tudjuan2 pokok dan tjara-tjara pelaksanaan jang

akan ditempuh, maka dengan penuh kejakinan, bahwa keputusan-

keputusan sutji jang didukung oleh seluruh lapisan masjarakat

Indonesia Bagian Timur akan mendapat perhatian sepenuhnja dari

Pemerintah Pusat dan Rakjat Indonesia agar realisasi tjita2

Revolusi ‘45 jang telah dan sedang diperdjoangkan dapat dirasakan

oleh masjarakat Daerah di Indonesia Bagian Timur pada chususnja

dan Bangsa Indonesia pada umumnja.






2. Perdjoangan kita ini, adalah landjutan dari Perdjoangan '45,


   sehingga azas jang kita pegang tetap Proklamasi 17 Agustus 1945,

dan pedoman adalah

"Bhineka Tunggal Ika"

“Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928“

“Hukum2 jang berlaku dalam Negara Republik Indonesia

dan bila perlu Hukum Revolusioner"
                                    Makassar, 2 Maret 1957
Diikrarkan setjara sutji dan dengan iman jang teguh oleh ..

 

1. H.V.N. Sumual

2. A. Pangerang
3. H.A. Sulthan
4. Abas Dg. Mallewa
5. Ny. M. Towolioe
6. Rafiuddin
7. E. Tadjuddin
8. Andi Mannapiang
9. Sun Bone
10. Sampara Dg. Lili
11. L.J. Rogahang
12. S.H.N. Ngantung
13. Abdul Muluk Makatita
14. Dr.P.Siregar
15. J.H. Tamboto
16. M.Reza
17. J.M. Hutagalung
18. J.E. Tatengkeng
19. M.Nur A.E.
20. A.R. Aris
21. H.M. Junus
22. Nurdin Djohan
23. J. Latumahina
24. B.Korompis
25. Andi Burhanuddin                                        


26 Mustafa Tari


27. G.Kairupan
28. Haneng
29. K. Makkawaru
30. Dr. Towolioe
31. A.S. Dg. Masalle
32. Henk Rondonuwu
33. O.E. Engelen
34. E.Gagola
35. A. Mattalata
36. H.Sholeh
37. Rauf Moo
38. A. Hadjoe
39. W.G.J. Kaligis
40. Lendy R. Tumbelaka
41. M.S. Lahade
42. M.Jusuf
43. J. Ottay
44. Hasan Usman
45. Safiudin
46. Bing Latumahina
47. M.Lewarisa
48. Sjamsuddin
49. H.A. Massiara
50. A.W. Rachim
51. Alimuddin Dg. Mattiro

Dimana ya sekarang para pencetus Permesta ini selain V. Sumual? Seandainya
saja mereka atau anak cucunya ada disini dan mau berbagi
tentang sejarah masa lalu Permesta, pasti menarik sekali ya? This is my wish…
"Tulisan ini dipersembahkan untuk NEO-PERMESTA yang tersebar di seluruh Indonesia
dan dunia di dalam kekinian mereka...."