Artikel ini merupakan petikan wawancara dengan seorang Herman Nicolas Ventje Sumual, penggagas PERMESTA (Piagam Perjuangan Semesta) di artikel Kompas (saya tidak dapat tahunnya) …. please enjoy:

Apa sebetulnya yang melahirkan Permesta?

UUD Sementara 1950 menegaskan otonomi seluas-luasnya bagi daerah dan pengakuan hak asasi manusia. Namun, hal itu tidak pernah dilaksanakan. Jadi, telah terjadi pelanggaran konstitusi.

Jadi, bukan karena alasan kepincangan ekonomi pusat-daerah?

Itu hanya soal manajemen. Ada manusia yang menyusun dan menjalankannya dan menentukan maju-tidaknya perekonomian suatu negara. Untuk meluruskan soal otonomi dan manajemen ekonomi, apa perlunya memberontak? Ini yang sejak dulu ingin saya luruskan. Permesta bukan pemberontakan, melainkan suatu deklarasi politik. Isinya seperti yang diperjuangkan gerakan reformasi sekarang ini. Dulu, gerakan reformasi kami sebut sebagai Permesta.

Lantas, mengapa PRRI/Permesta begitu populer sebagai “duet” pemberontak?

Itulah, mengapa harus menggabungkan PRRI/Permesta? Mengapa tidak PRRI/Dewan Banteng? Atau PRRI/Dewan Gajah? Pemerintah seperti ingin menciptakan citra tertentu yang negatif terhadap gerakan Permesta. Lo, kalau bukan PRRI/Permesta, siapa yang memberontak pada 1957-1961 itu? Unit-unit TNI dan perwira yang banyak berjasa dalam pembentukan TNI dan mempertahankan proklamasi, seperti Kolonel Simbolon, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, Kolonel Warouw, Kolonel A.E. Kawilarang. Dari tokoh sipil ada Mr. Asaat, Mohamad Natsir, Burhanuddin Harahap, Sumitro Djojohadikusumo, dan Syafrudin Prawiranegara. Contoh unit TNI yang ikut PRRI adalah Daerah Militer Sumatra Tengah dan Daerah Militer Sumatra Utara.

Jadi, bagaimana bentuk hubungan PRRI-Permesta?

Tidak ada hubungan apa-apa. Kalau PRRI memang pemberontakan. Tapi Permesta hanyalah suatu program untuk pembangunan Indonesia Timur. Pemerintah yang kemudian ingin memecah belah. Jadi, seolah-olah ada dua pemberontakan, PRRI di Sumatra dan Permesta di Sulawesi.

Anda ikut Deklarasi Palembang pada Januari 1957. Bukankah hal itu menunjukkan hubungan yang kuat antara PRRI dan Permesta?

Yang ikut Deklarasi Palembang adalah unit-unit TNI. Tidak ada urusannya dengan masyarakat umum. Lagipula, ketika itu UUD-nya bersifat sementara (UUDS 1950), hingga segala sesuatu bisa berubah. Sebagai Angkatan 45, kami merasa harus mengambil sikap atas keadaan yang berkembang.

Bukankah Barbara Silars Harvey dari Cornell University, yang menulis Permesta sebagai tesis doktornya, menyebut gerakan tersebut a half rebellion, pemberontakan setengah hati?

Saya sudah membaca tulisan itu. Isinya kurang akurat. Dia menyebut Permesta sebagai Perjuangan Semesta Alam. Padahal, Permesta adalah Piagam Perjuangan Semesta, tanpa ada kata alam.

Apa tanggapan pemerintah setelah Permesta dideklarasikan?

Pak Nasution (KSAD) dan Pak Yani sebetulnya setuju dengan Permesta. Sekitar Mei 1957, keduanya datang ke Makassar. “Saya setuju dengan isi Permesta. Ini untuk kepentingan prajurit, tapi tidak usah berpolitik,” kata Pak Nasution.

Kalau gerakan Permesta bukan pemberontakan, lalu wewenang apa yang Anda gunakan untuk mendeklarasikannya atas nama Indonesia Timur?

Undang-undang yang ada memungkinkan panglima teritorial menyatakan keadaan darurat perang. Saat itu kita masih menggunakan SOB buatan Belanda. Nah, melihat situasi yang ada, saya lalu menyatakan Indonesia Timur dalam keadaan darurat perang.

Situasi seperti apa itu?

Di luar masalah ekonomi, daerah-daerah di Indonesia Timur mulai menyatakan ingin berdiri sendiri. Di Sulawesi Selatan ada Dewan Hasanudin, di Maluku ada dewan serupa. Daripada berdiri sendiri, semua saya ambil alih dan Permesta sebagai simbol perjuangan. Kemudian, saya menyelenggarakan kongres Bhinneka Tunggal Ika di Makassar. Wakil dari semua kabupaten di empat provinsi Indonesia Timur hadir sekaligus menyatakan dukungan terhadap Permesta.

Beberapa publikasi sejarah menyebut bantuan Amerika untuk Permesta. Seberapa besar bantuan itu?

Omong kosong! Mereka tidak membantu Permesta, tapi memanfaatkan Permesta untuk kepentingannya sendiri. Setelah terbukti bahwa Jakarta masih kuat dan perwira Angkatan Darat seperti Nasution dan Yani bukanlah komunis, mereka meninggalkan kami begitu saja. Tujuan mereka, kan, mencegah blok komunis makin berkuasa di dunia.

Lo, bukankah Permesta juga antikomunis? Jadi, mengapa Amerika harus pergi bila alasannya adalah soal komunis?

Ini sebetulnya pilihan politik. Setelah tahu bahwa jenderal-jenderal di pusat ternyata punya sikap antikomunis yang kuat, Amerika lebih memilih berpihak ke Jakarta ketimbang daerah.

Jadi, Anda sadar kalau ditunggangi Amerika?

Sadar sekali. Tapi itu hal biasa dalam politik. Rasanya, tidak jauh beda ketika blok komunis menunggangi kita ketika Indonesia mau merebut Irianjaya. Yang penting, kan, kita mendapat senjata untuk Operasi Mandala. Tapi, dalam kasus Permesta, saya tidak merasa telah menjual diri ke Amerika.

Seberapa besar rasa kecewa Anda terhadap Amerika?

Saya sadar, ini bukan perjuangan mereka. Memang, kalau mereka tidak pergi, saya yakin kami akan berhasil merebut Jakarta. Paling lama, kami akan menghabiskan waktu sekitar dua bulan untuk menguasai seluruh Indonesia.

Bagaimana caranya?

Jakarta adalah titik kunci. Setelah menguasai Banjarmasin, sebetulnya mudah saja untuk menguasai Jakarta. Yang dibutuhkan adalah lapangan terbang Kemayoran. Dari situ, tinggal mengebom kilang minyak di Tanjungpriok. Kalau kilang minyak sudah dibom, Jakarta dan Bandung akan lumpuh.

Tampaknya, Anda begitu yakin dengan kekuatan Permesta?

Bagaimana tidak? Saat mendarat di Morotai, Maluku, saya tidak mendapat perlawanan. Sewaktu mendarat di Banjarmasin, kami juga tidak mendapat perlawanan.

Masa, TNI akan diam saja kalau Anda mendarat di Jakarta?

Pasukan Siliwangi tidak akan menembak kami. Mereka juga antikomunis. Lagi pula, orang-orang Siliwangi adalah teman saya. Tahun 1956 kami melakukan reuni Korps Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Salah satu keputusan reuni, bila terjadi “apa-apa”, kami tidak akan saling menembak.

Mengapa sampai ada kesepakatan itu?

Saat itu kami sudah bisa melihat kondisi ke depan akan gawat.

Ada yang tidak konsisten dengan penjelasan Anda tentang Permesta: menolak cap pemberontak tapi mengerahkan tentara untuk menguasai wilayah. Apa itu bukan pemberontakan?

Tuntutan yang kami ajukan ke pemerintah pusat dijawab dengan bom di Ambon. Dan kami menegaskan, kalau Kabinet Djuanda (1957-1959) tidak dibubarkan, kami tidak akan menaati pemerintah pusat lagi. Menurut kami, kabinet itu dibentuk secara inkonstitusional. Tapi hasilnya adalah ironi: Anda melawan hal yang inkonstitusional dengan cara yang juga tidak konstitusional. Keadaan mengharuskan kami melakukan perlawanan. Sebagai prajurit pejuang, kami tidak bisa berpangku tangan melihat keadaan yang ada. PKI ketika itu mulai membesar. Bung Karno membentuk Dewan Nasional, yang salah satu kakinya adalah komunis.

Permesta berakhir dengan antiklimaks ini: gagal dan Anda sekalian dicap pemberontak. Bagaimana perasaan Anda?

Saya pribadi tidak pernah menyesal disebut pemberontak. Kami, orang-orang yang ikut mempertahankan republik ini, tidak rela kalau negara kita tidak terurus. Orang seperti Pak Syafrudin Prawiranegara—presiden PRRI—bukan anak kemarin sore yang mau ikut-ikutan. Pasti beliau memiliki pertimbangan matang.

Kalau semua rencana berjalan menurut skenario, apa yang akan terjadi?

Kami tidak akan mengganti Bung Karno. Kami hanya menuntut ada kabinet baru di bawah pimpinan Bung Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX. Selain itu, kami ingin komunisme dihapus dari Indonesia. Kalau saja usaha PRRI/Permesta berhasil, pemberontakan PKI pada 1965 tidak akan terjadi.

Jadi, Permesta gagal?

Di atas kertas, ya. Semua sudah disusun dengan baik. Tiba-tiba Allen Pope—anggota angkatan udara Amerika yang membantu PRRI/Permesta—tertembak jatuh di Ambon. Maka, Amerika pun angkat kaki begitu saja.

Sebetulnya, bagaimana proses pendekatan dengan Amerika?

Mereka yang menghubungi kami. Saya dan Prof. Sumitro Djojohadikusumo berunding dengan pihak Amerika, yang diwakili Kolonel Collin. Perundingan berlangsung di Singapura sekitar tahun 1957. Kolonel Collin ini memang menyembunyikan informasi terhadap George Benson, asisten khusus duta besar AS (1962-1965) untuk Indonesia. Maka, si Benson jadi tidak tahu apa-apa perihal dukungan Amerika.

Setelah Permesta kalah, Anda langsung ikut dalam “apel penyerahan diri”, yang disaksikan Jenderal Nasution dan Jenderal Yani?

Sampai saat apel, saya tetap tidak mau ikut menyerah. Sekitar 50 ribu anggota saya sudah menyerah. Saya menunggu perintah dari Pak Syafrudin Prawiranegara. Saat itu saya ada di hutan. Padahal, hampir semua pasukan sudah ikut apel.

Benarkah Jenderal Nasution menemui Anda secara pribadi?

Tidak benar. Saya yang menemui Pak Nas di rumahnya di Jakarta. Saya melapor dan menyerah tanpa syarat, diantar oleh Pak Sunandar.

Dan Anda mengaku memberontak?

Ya, saya mengaku. Tapi saya memberontak terhadap kezaliman. Dan perlu saya tegaskan lagi: saya tidak pernah menyesal pernah jadi pemberontak.

Apakah Pak Nas marah?

Tidak. Ia hanya mengatakan, saya dan kawan-kawan harus masuk karantina. Saya dikarantina di Cipayung, Pak Simbolon di Malang, Pak Syafrudin Prawiranegara di Blora. Karena PKI makin lama makin kuat dan Bung Karno akan melakukan konfrontasi dengan Malaysia, akhirnya kami semua dimasukkan ke rumah tahanan militer di Setiabudi, Jakarta.

Mengapa Anda dan kawan-kawan ditahan, sementara Kolonel A.E. Kawilarang direhabilitasi namanya oleh Bung Karno?

Bung Karno seperti tidak peduli pada orang seperti kami. “Revolusi belum selesai dan tuan-tuan ini adalah penghalang roda revolusi,” kata Bung Karno kepada kami. Dan kami kemudian ditahan tanpa melalui proses pengadilan. Ini suatu kesewenang-wenangan.

Barangkali penahanan itu ada kaitannya dengan peristiwa granat di Cikini, yang ingin menghabisi Bung Karno?

Isu itu memang sengaja diembuskan orang-orang komunis. Kami orang-orang daerah yang dituduh, padahal kami sangat menghargai Bung Karno.

Bagaimana pengalaman dalam karantina?

Kesedihan sebagai pejuang yang dikarantina tidak bisa dimungkiri, kendati kita tinggal di bungalow di Cipayung. Namun, Pak Yani selalu berusaha memberi semangat, “Ini cuma soal politik. Kalau hari ini tidak punya harga, siapa tahu besok harganya naik tiga kali lipat,” kata Pak Yani kepada saya. Tatkala saya masuk tahanan militer, 1963-1966, Pak Yani tidak pula meninggalkan kami. “Tunggu saja waktunya,” begitu ujarnya, sering-sering.

Antara 1963 dan 1966 Anda harus pindah dari bungalow Cipayung ke tahanan militer Setiabudi. Mengapa?

Kami harus masuk sel pada saat Komando Dwikora yang ingin mengganyang Malaysia dikumandangkan. Mungkin pihak Angkatan Darat merasa tidak sanggup bila harus mengawasi kami. Selain itu, desakan kaum komunis makin kuat. Saya, Simbolon, Ahmad Husein, Syafrudin Prawiranegara, Mr. Asaat, dan Anak Agung Gede Agung tinggal di blok yang sama. Pada 1965, kami pun harus satu tahanan dengan orang-orang PKI yang sangat kami tentang.

Ironis betul?

Memang ironis. Namun, saya katakan kepada kawan-kawan, sebaiknya kita tidak mempersoalkan sebab-sebab penahanan mereka. Karena, saat berada dalam satu tahanan, berarti kita satu nasib.

Anda dibebaskan hanya sehari setelah Pak Harto jadi presiden. Bagaimana prosesnya?

Pada 26 Juli 1966, seorang jaksa bernama Adnan Buyung Nasution datang ke rumah tahanan. Buyung membacakan surat pembebasan kami.

Apakah Pak Harto pernah menghubungi Anda sebelum itu?

Ali Moertopo, asisten Pak Harto, sering menghubungi kami di tahanan. Dia mencari orang berpengalaman tapi harus antikomunis. Maka, begitu jadi presiden, Pak Harto langsung membebaskan kami. Pihak keluarga pun tidak tahu. Sewaktu keluarga saya berkunjung, polisi militer yang menjaga di depan tahanan mengatakan agar keluarga membawa saya pulang. Itu betul-betul kejutan, ha-ha-ha….

Bukankah Anda dan Pak Harto kenalan lama

Benar. Saya jadi anak buahnya dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. (NB: saat itu Ventje Sumual sebagai Komandan SWK-103A/WK-III, sedangkan Presiden Soeharto sebagai Komandan SWK-103C/WK-III di Jogjakarta)

Benarkah Pak Harto terlalu membesarkan jasanya dalam peristiwa tersebut?

Itu tidak benar. Bahwa selama 32 tahun ia berkuasa ada penyimpangan, itu soal lain. Tapi ia memiliki kemampuan.

Apakah Pak Harto kemudian membantu kehidupan Anda?

Persoalan tidak selesai begitu saja. Selama setahun, masing-masing kami harus mencari hidup sendiri. Kemudian saya ditugasi ke luar negeri bersama Pak Ali Moertopo, Yoga Soegama, Benny Moerdani, untuk ke Bangkok menyiapkan pembentukan ASEAN.

Apakah Anda dipilih karena punya hubungan dengan Sekjen SEATO (Organisasi Pertahanan Asia Tenggara)?

Saya memang sebelumnya sudah kenal Sekjen SEATO, Jenderal Targas, di Filipina. Ketika itu, pembentukan ASEAN hampir gagal karena Filipina menolak kesepakatan soal pangkalan asing yang bersifat temporer. Untunglah, karena saya kenal Jenderal Targas itu, dia bisa memberi masukan kepada Ferdinand Marcos agar setuju dengan prinsip temporer untuk pangkalan asing.**