the will to improve

Rabu minggu lalu (3/10) Nombaca mengadakan temu kangen (hehe..) setelah sekian lama agak vakum dalam diskusi buku. Tempat diskusi buku ini kita adakan di Café Sikamali, tempatnya di seberang lapangan Walikota-Palu, dekat dengan Jalan Nuri (tau kan…?). Mengapa dipilih tempat ini? Selain karena curious dengan kata teman-teman yang bilang “disini kopi susu es nya enak banget, mirip lho rasanya dengan kopinya starbuck…” wah langsung deh café yang sering padat merayap dan yang suka main catur pasti café ini jadi favorit deh, menjadi tempat mangkal kami-kami untuk sekedar minum kopi istimewanya. Katanya, kopinya didatangkan dari Toraja, memakai KoTor alias Kopi Toraja. Kalau lagi laper ada mie instan goreng/rebus yang tersedia. Tapi setelah dua kali mencobanya, ternyata tidak cocok (di perut saya) menyatukan mie goreng dan kopi susu es itu. Alhasil, sakit perut yang ada. Sekali lagi, kopi susu es-nya memang enak-gila..apalagi kalau diminum pas lagi matahari sedang panas-panasnya menyinari kota ini. Recommended deh kopsus es ini :) Demikian sekilas mengenai café-Sikamali.

Nah, mungkin saking lamanya kita jarang diskusi buku lagi, jadi pas ketemu sepertinya semua buku yang pernah dibaca ingin diceritakan. Bah..! Jadinya ramai sekali. Hanya, penulis harus memberi waktu masing-masing dong untuk menceritakan satu-satu buku yang kita baca, kalau semuanya, bisa tujuh hari tujuh malam ngga pulang-pulang dari Café ya? Hehehe

Bung Neni memulainya dengan menceritakan judul buku riset tentang Indonesia yang dilakukan oleh seorang periset asal  Kanada, Tania Murray Li. Ia seorang pengajar antropologi di Universitas Toronto. Judul bukunya: The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics. Diterbitkan tahun 2007.

Saking penasarannya saya dengan buku yang menurut Neni sarat dengan sejarah, data tentang Sulawesi Tengah. Membuat saya membuka mbah Google dan mencari referensi mengenai buku ini. Satu review menarik mengenai buku ini saya dapatkan akhirnya.

Begini analisanya:

 

The Will to Improve is a rich description of governmental practices affected by national and international institutions and directed at systematic improvements for marginal populations. This eth­nography details the way development strategies are deployed; in particular, Li analyzes the interactions between the different actors—villagers, development organizations and non-governmental organizations, government officials and institutions—that take place in the development encounter, as exemplified by cases from the Central Sulawesi region of Indonesia.

……………..present various programs that were formulated to improve the lives of villagers in Sulawesi from the beginning of colonial rule through the first years of the twentieth century: their general objectives, contradictions, consequences and their ultimate failures. Throughout her book, Li explains how colonial and neo-colonial regimes (but also national, regional and local elites) have viewed less powerful people as deficient, backward, and in need for improvement. In addition, indigenous subsistence practices have been seen as destructive of the environment and not productive enough, thus requiring correction. The institutions in charge of de­velopment were interested in improving populations, improving the landscape, and improving productiv­ity; in the process, people were subjected to forced resettlement, excluded from their land, and drawn into intensified agricultural production (p. 61).

This book constitutes an important reference for those involved in the fields of applied, engaged or public anthropology and, in particular, for in­dividuals working for development organizations or in public and international policy. Li promotes a reflection on academic and professional exercises of delivering abstract notions of improvement and appropriate ways of life to others (in less powerful positions), which rarely correspond to people’s reali­ties, heterogeneity, needs and wants.

In conclusion, it is evident in Li’s account that historical attempts to improve people’s lives in Su­lawesi while reconciling conservation, capitalism and social justice is impossible for two reasons: the lack of attention to political economic structures, and the absence of villagers’ participation in decision-making. At the same time, in many cases populations resist and eventually reclaim what has been extracted from them. The will of some to improve the lives of others does not cease, however. Li poses an important question: If there is evidence of populations’ abilities to resist and claim spaces of justice on their own—especially since partnership, participation and collaboration are today recognized as crucial in development—why are there still trustees interested in assisting them to improve? Trusteeship, and the “hierarchy that sepa­rates trustees from the people whose capacities need to be enhanced,” (p. 278) are “embedded in the will to improve” (p. 281).

http://shell.cas.usf.edu/jea/PDFs/VOl13reviews.pdf

Journal of Ecological Anthropology Vol.13 No.1.2009

 

Menurut saya Neni benar pada saat menyebutkan bahwa buku ini menarik karena menyatukan teori-teori sosial dari Ferguson, Escobar maupun Foucault untuk mendefiniskan tujuan dari pemerintah dan kekuasaan, dan berteori mengenai keterbatasan pemerintah dan untuk mengerti lebih jauh lagi mengenai control sosial dan kuatnya pengaruh ketidaksetaraan. Li juga menggunakan ide Gramsci mengenai masyarakat yang termobilisasi untuk perubahan dan protes dan teori Marx mengenai kondisi material keberadaan manusia.

Kasus yang ditelaah adalah kasus masyarakat adat yang didampingi. Buku ini lebih jauh lagi membongkar motif di balik niat baik yang dilakukan oleh pemerintah lokal, NGO, agama, maupun budaya Bugis. Contoh nyata dalam riset ini adalah kasus tanah adat suku asli yang mendiami sekitar Danau Lindu yang dipaksa untuk keluar dari wilayah mereka karena wilayah tersebut akan dijadikan kawasan Taman Nasional Lindu.

Tentu sebagai pekerja kemanusiaan, saya harus tergerak dan merefleksi bagian akhir review buku diatas yang menyatakan kesimpulan dari Li adalah sebagai berikut:

If there is evidence of populations’ abilities to resist and claim spaces of justice on their own—especially since partnership, participation and collaboration are today recognized as crucial in development—why are there still trustees interested in assisting them to improve? Trusteeship, and the “hierarchy that sepa­rates trustees from the people whose capacities need to be enhanced,” are “embedded in the will to improve”….

Jika ada fakta tentang kemampuan masyarakat untuk menolak dan menuntut keadilan bagi mereka sendiri-terlebih  sejak isu kemitraan, partisipasi dan kolaborasi menjadi isu yang sangat penting dalam pengembangan masyarakat dewasa ini – mengapa masih saja ada lembaga donor yang beminat untuk mendampingi mereka untuk menjadi lebih maju lagi? Kelembagaan dan “hirarki yang memisahkan lembaga donor dari masyarakat yang kapasitasnya perlu dikembangkan” adalah hal yang dilekatkan di keinginan untuk maju/mengubah hidup.

Untuk saya pribadi dalam hal pengembangan masyarakat, menjadi refleksi ke dalam diri saya sendiri bagaimana kita melihat masyarakat di wilayah dampingan kita, sejauh mana mereka ‘improved’, apakah benar, karena pengaruh dari dampingan-dampingan kita, lembaga donor, LSM, pemerintah, atau karena masyarakat sendiri punya kesadaran, punya kemampuan, punya daya juang mereka sendiri, sehingga tanpa ada yang lainpun mereka mampu survive, berjuang dan ‘improved their lives by themselves”. Ekstrimnya, kalau memang masyarakat sudah bisa mandiri, kenapa juga harus ada lembaga donor (pekerja kemanusiaan termasuk di dalamnya) yang masih mendampingi mereka? Think about it, Hilda

Setelah mendengar penuturan Neni mengenai buku ini, tentu saja saya tertarik untuk membacanya. Lebih tertarik lagi ternyata buku ini sudah terbit dalam bahasa Indonesia sejak tahun lalu dan sudah ada di toko buku (sayangnya bukan di toko buku yang ada di Palu). Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh teman-teman yang ingin tahu seluk beluk sejarah Sulawesi Tengah terutama di wilayah Lindu, Napu, Sigi dan Kulawi. Sejauh ini saya sangat jarang menemukan buku-buku mengenai Sulawesi Tengah terutama tentang riset secara antropologis seperti ini. Apalagi mengaitkan antara sejarah, politik, agama dan budaya. Sangat menarik dan mempesona menurut saya.

Selamat berjuang mencari bukunya ya…

Nah, apa buku kedua yang menarik kita bahas setelah bukunya Neni ini?

Besok saya lanjutkan dengan buku selanjutnya, bicara tentang gay dan bahasa prokem yang digunakan di komunitasnya, menarik bukan? Stay tuned…. ;)

 

@hilda, 10/10/12 di ruang akuntan nulisnya :)

 

Referensi:

:dimuat pertama kali disini