Hari Sumpah Pemuda 2014
Hari Sumpah Pemuda 2014

Pengantar:

Sudah lama sekali saya tidak menulis tentang sastra disini (atau di blog-blog lainnya) tentang sastra ataupun kebudayaan, Tapi tadi malam, saya membaca tulisannya om Remy Sylado, sang budayawan Indonesia ini, isinya sangat kritis tapi juga menarik. Sayang kalau cuma diposting di facebook, sehingga saya copas untuk dibaca teman-teman lain juga disini. 

Semoga tulisan ini dapat membuka wawasan kita tentang budaya Indonesia kekinian yang semakin jauh melenceng dari cita-cita para pendeklarasi Hari Soempah Pemoeda 1928 dulu….

Merdeka!

INDONESIA: MAKIN JAUH API DARI PANGGANG

Oleh: Remy Sylado

sebuah pengantar kritis pada Hari Sumpah Pemuda, bersamaan dengan deklarasi dibentuknya Dewantara Cultural Center, Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 28 Oktober 2014.

Puan-Puan dan Tuan-Tuan.

Terlebih dulu, saya mohon maaf, dan berharap mau dimengerti, bahwa catatan tentang pemikiran kebudayaan nasional yang akan saya bacakan sekarang ini, mungkin berbeda dengan pandangan umum yang kepalang berlaku. Dalam pikiran saya, pemikiran kebudayaan nasional yang ideal mencitrai zaman yang berjalan, seyogyanya berlandas pada kemauan merombak dan menata tradisi, yaitu ‘membuang’ leluri dari lingkung sendiri yang buruk-buruk, sambil ‘mengambil’ leluri dari luar yang bagus-bagus lalu menjadikannya sebagai wujud kemempelaian tamadun yang damai sejahtera.
Menurut saya, hal itu sebenarnya sederhana, tapi tidak berarti sepele sebab, manakala sebuah tradisi telah menjadi sebuah moralitas statistik yang berbelit-belit, maka ikhtiar ‘membuang’ dan ‘mengambil’ dalam membangun kebudayaan nasional yang mencitrai zaman, memang merupakan masalah tersendiri yang ternyata pelik tapi toh mesti ditangani dengan nalar yang cendekia, bertolak dari nurani yang mukhlis.

Dalam konteks mengacu inklanasi ‘membuang’ dan ‘mengambil’ tradisi untuk mencapai suatu kebudayaan kebangsaan yang katakanlah baru dan damai sejahtera, maka izinkan saya memulai tegur-sapa saya kepada Anda, Puan-Puan dan Tuan-Tuan, dengan salam damai sejahtera yang menurut saya paling pas, dan akan saya ucapkan nanti
Sebagai orang Indonesia yang Nasrani, saya tidak memberi salam dengan kata ‘shalom’ sebagaimana sudah dipakai dengan salahkaprah dan jemawa oleh Kristen-Kristen Indonesia umumnya sepanjang 10 tahun terakhir ini.

Terusterang, saya tidak tahu, ilusi apa yang ada dalam pikiran Kristen-Kristen Indonesia menggunakan kata ‘shalom’ sebagai sapaan ekumene. Sebab, ‘shalom’, dalam bahasa Ibrani yang dipakai kalangan Yahudi di Israel saat ini, sangat umum, dan tidak ada hubungannya dengan sejarah kekristenan. Jika kedudukan kata ini adalah partikel, maka kata ini pun lazim diucapkan di telefon sebagai ganti ‘hallo’. Artinya, ‘shalom’ sebagai partikel, dan partikel adalah kata gramatikal yang tidak mengandung makna leksikal, di konteks ini semestinya dianggap pula tidak injili. Lagipula, Injil sendiri memang tidak ditulis dengan bahasa Ibrani, melainkan Yunani.

Tapi, memang kitab-kitab para nabi Yahudi, mulai dari Nabi Musa, Nabi Yesha’yahu, Nabi Yirmeyahu, Nabi Yehezq’el, sampai Daud yang menulis “Mitsmor” dan putranya Sulaiman yang menulis “Qoheleth” – yang oleh pihak Kristen dijadikan sebagai pusaka gerejawi – aslinya adalah bahasa Ibrani, digabung dengan surat-surat Injil yang berbahasa Yunani, lantas diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Leijdecker di Batavia, dan diterbitkan di Amsterdam 1733. Kitab terjemahan bahasa Melayu dari sumber Ibrani dan Yunani itu, dapat dikatakan sebagai wujud akulturasi dari tamadun baca-tulis berhuruf Arab gundul ke huruf Latin.

Maaf, saya merasa harus mengurai sedikit, tapi barangkali bakal terulur panjang keterangannya, soal acuan kebahasaan pada kata ‘shalom’ – meliputi historisnya dari sumber filologi atas telaah literal, vernakular, dan linguistik – senyampang sekarang kita pas berada di tanggal 28 Oktober, hari pentingnya bangsa Indonesia mencetuskan bahasa kebangsaannya.

Sebagai orang yang belajar bahasa Ibrani di satu pihak dan bahasa Yunani di lain pihak, saya tahu, bahwa kata ‘shalom’ dalam bahasa Ibrani, sebagaimana yang tersua di beberapa kitab nabi-nabi Israel, memiliki sekurangnya tiga distinksi maknawi yang khas. Jadi, dengan itu, ‘shalom’ bukan hanya merupakan satu saja klasifikasi diksi sebagai pertikel, tapi juga sebagai nomina, sebagai adjektiva, dan sebagai adverbia. Misalnya, contoh ‘shalom’ sebagai nomina tersua dalam kitab Nabi Musa yang pertama, “Bereshith” (terjemahan Inggrisnya: “Genesis”, dan terjemahan Indonesianya “Kejadian”) pada pasal 15 ayat 15. Kemudian, ‘shalom’, sebagai adjektiva tersua dalam kitab Nabi Yesha ‘yahu pasal 25 ayat 37. Dan ‘shalom’ sebagai adverbia tersua dalam kitab Nabi Samuel yang pertama pasal 16 ayat 4.
Kesimpulannya, jelas, bahwa ‘shalom’ bukan cuma partikel dalam kasad interjeksi atau seruan damai seperti dipakai secara salahkaprah oleh Kristen-Kristen di Indonesia akhir-akhir ini. Tampaknya Kristen-Kristen Indonesia ‘cemburu’ (dalam tandapetik) pada Islam yang memiliki salam damai dengan bahasa Arab berupa kalimat populer “Assalamualaikum wa ramatullahi wa barakatuh”. Padahal, kalau Kristen-Kristen Indonesia mau sedikit berpelik-pe1ik membaca Injil dalam teks asli Yunani, maka sinonimnya dengan kalimat populer bahasa Arab itu, tersua juga di dalan Injil, yaitu pewartaan Lukas, di pasal 2 ayat 28, dalam bahasa Yunaninya adalah “Khaire, kekharitomene ho Kyrios meta sou”. Kalimat ini diucapkan oleh Jibrail kepada perawan Maria nan zakiah ketika malaikat itu mengabarkan tentang kelahiran Almaseh Isa dari rahimnya.

Puan-Puan dan Tuan-tuan.

Supaya saya tidak ikut-ikutan ketularan rancunya cara pikir Kristen-Kristen Indonesia menyalami dengan bahasa Ibrani, shalom, maka sebagai orang Indonesia sekaligus orang Kristen, saya memilih kata salam yang memiliki arti perjuangan bangsa menjunjung harkat-martabat, yaitu kata: merdeka.

Merdeka!

Baik.

Tapi, apa arti merdeka?

Ketika kita masih dijajah Belanda dan berlanjut ditindas pula oleh Jepang pada masa Perang Dunia II, pekik merdeka berarti perjuangan untuk membebaskan diri dari penindasan bangsa asing terhadap kebangsaan kita yang bhinneka tunggal ika. Tapi sekarang, setelah kita melewati proklamasi 17 Agustus 1945 dan berlanjut dengan penyerahan kedaulatan terhitung 1 Januari 1950, maka merdeka sebagai adjektiva dalam pamrih politik, rasanya harus dikaji ulang berhubung dalam realitas yang kasatmata saat ini telah terbit prasangka ditambah rasa tidak percaya pada kesungguhan pemerintah menata keutuhan bhinncaka tunggal ika tersebut.
Masalahnya, Puan-Puan dan Tuan-Tuan, kemerdekaan dalam arti sederhana, namun mustahak, termasuk merdeka berpikir, merdeka menyatakan pikiran, serta merdeka memilih keyakinan untuk suatu wilayah eskatologis tentang kehidupan kekal di seberang ajal dengan satu Tuhan yang maha esa, belakangan ini kian rusak oleh pemaksaan kehendak disertai tindakan curang yang dilakukan oleh pemerintah, dengan membiarkan gerombolan fanatik mengacak kerukunan.

Saya rasa, kesalahan itu berpangkal pula pada pembingkaian pemerintah sejak Orde Baru dan tetap berlanjut hingga kini di konon Era Reformasi, yang terlalu sederhana mengartikan praktik apa yang dianggap ideal pada isyarat menjunjung adat musyawarah-mufakat dengan aci-aci “menyamakan persepsi”. Menurut saya frasa ‘menyamakan persepsi’ sebenarnya rancu dan menggantang asap. Mana mungkin persepsi yang dihubungkan dengan potensi rohani seseorang di bawah kodrat insani yang niscaya berbeda-beda, hendak direka menjadi satu di bawah semboyan politik yang diterima dengan rasa takut karena bayang-bayang tindakan anarkis gerombolan fanatik tersebut yang notabene dibiarkan oleh pemerintah.

Menyamakan persepsi sendiri dalam kerangka politik untuk memutuskan sesuatu yang demokratis, barangkali memang laras. Tapi masalahnya, dalam praktik, selalu tidak sepi terjadi bahwa di dalam ikhtiar “menyamakan persepsi” itu berlangsung pembingkaian visi berlatar selera untuk menjadikan rakyat sebagai kambing congek yang bisa bertindak masinal dengan model kor unisono.

Dengan begitu, saya melihat dengan hati bahwa semboyan “menyatukan persepsi” karuan harus disimpulkan sebagai tindakan pemerkosaan terhadap hak asasi. Dasarnya, jika kita mau sedikit bersikap semadyanya menerima bacaan-bacaan samawi tentang pewartaan kitabiah akan manusia pertama Adam & Hawa, niscaya di situ kita bisa menyimak pegangannya bahwa generasi kedua Qabil & Habil, dilahirkan dengan kodrat berbeda, bakat berbeda, dan nasib berbeda.

Puan-Puan dan Tuan-Tuan.

Saya ingin ajak kita menyimpulkan dengan sederhana, dan itu tidak berarti sepele, bahwa ekses dari “menyamakan persepsi” lebih jauh telah ikut mendorong pikiran-pikiran sempit seputar SARA untuk menjadikan Indonesia bukan lagi bhinneka tunggal ika tapi terbalik menjadi ika tunggal bhinneka, mengganti kalimat “tan hana dharma mangrwa” menjadi “awasya hana dharma adwaya”.

Simpai ke arah itu terbaca dalam gelagat pemerintah mengeluarkan ‘SKB 2 Menteri’: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomer 6 tahun 2006, yang menyebabkan gerombolan-gerombolan fanatik bertindak anarkis – dan ironisnya pemerintah membiarkan – menghancurkan rumah-rumah ibadah milik Kristen di satu pihak dan milik persekutuan Ahmadiyah di lain pihak. Maka, tak pelak, melihat mudarat yang timbul akibat ‘SKB 2 Menteri’ itu, saya rasa dalam pemerintah Jokowi sekarang harus segera dicabut SKB 2 Menteri itu. Sebab nyatanya ‘SKB 2 Menteri’ itu diskriminatif dan 100% merusak kerukunan bhineka tunggal ika.

Di masa pemerintahan SBY, terang kita melihat dalam rekaman televisi, dan disiarkan ke seluruh dunia, bagaimana gerombolan-gerombolan fanatik mengamuk dan merusak di beberapa lokasi. Dan ironisnya pula, malahan SBY menerima anugrah World Statesman Award dari Appeal of Concience Foundation yang diserahkan oleh bekas Menlu AS Henry Kissinger, karena alasan sanggupnya Pak Presiden mempromosikan kebebasan beragama dan menjaga toleransi antarumat di Indonesia. Aibnya, di saat yang berhampiran terjadi teror terhadap golongan Syiah di Madura, setelah sebelumnya perusakan rumah-rumah penduduk Ahmadiyah di Lombok, serta pembunuhan pendeta yang sedang berkhutbah di mimbar gereja sebelum gerejanya sendiri dihancurkan di Sulawesi.

Puan-Puan dan Tuan-Tuan.

Sekadar seloroh untuk rengendorkan kerut-kerat di dahi, izinkan saya mengutip bagian epilog novel saya “Malaikat Lereng Tidar” terbitan KOMPAS berikut ini:

Konon burung gereja melarikan diri ke hutan, tidur di sarang burung garuda. Burung garuda marah pada burung gereja.

Kata burung garuda, “Kenapa kamu ke hutan sini menumpang di sarangku?”

Jawab burung gereja, “Sarangku di kota sudah tidak ada lagi.”

“Lo, ada apa?” tanya burung garuda.

“Gereja yang selama ini menjadi sarangku sudah dibom, dibakar, dihancurkan, dan negara absen. Akibatnya aku tidak pantas lagi disebut ‘burung gereja’,” kata burung gereja.

“Tapi, dengan berada di sarang burung garuda, kamu tidak mungkin mengubah kodratmu untuk menjadi seperti aku. Kodratmu hanya memakan biji-bijian, sedang aku memakan daging.” kata burung garuda.

“Jadi apakah kamu akan memakan aku?” tanya burung gereja.

“Memakan kamu? Ha-ha-ha. Rugi. Dagingmu terlalu kecil, tanggung, hanya membikin slilit, tai gigi,” kata burung garuda.

Yang ingin saya gambarkan di atas, memang adalah negara selalu absen di saat rakyat – terutama dari golongan apa yang disebut nonpri atau minoritas – membutuhkan pegangan kepastian hukum terhadap semua warganegara. Yang namanya warganegara, adalah semua orang dengan surat-surat resmi kenegaraan, tanpa mempersoalkan pri dan nonpri. Sebab, yang namanya pri pun asalnya juga adalah imigran yang datang dari 1uar, dan menempati Nusantara ini.

Saya bertanya: kenapa pula kita awet berprasangka rasial melulu hanya terhadap etnis Cina, dan bukan terhadap juga etnis Arab. Jika ini timbul karena alasan agama, maka sayang sekali kita lupa pada sejarah, bahwa sebelum syiar agama Islam yang dilakukan oleh para walisanga, telah datang terlebih dulu di sini seorang bahariwan besar Cina, Ceng Ho yang diutus oleh Kaisar Ming, Yung Lo, untuk memperkenalkan Islam kepada bangsa Jawa.

Di samping itu, pertanyaan kita sekarang, kalau hendak melihat etnis Cina sebagai nonpri, mestinya harus juga memasukkan etnis Arab sebagai nonpri. Sebab, dulu, ketika Belanda mempraktikkan politik ‘divide et impera’ demi menjaga ‘status quo’ apa yang dicangangkannya sebagai Pax Neerlandica, maka melalui Regeringsreglement 1854, status golongan etnis Cina dan etnis Arab sama-sama dimasukkan dalam kelas vreemde oosterilingen.
Saya anggap sikap rasis dari sebagian golongan masyarakat yang menamakan diri secara ngawur sebagai pri, dengannya menunjukkan sekaligus bukti betapa ketidaksungguhan pemerintah merawat bhinneka tunggal ika. Kita menyimak sikap-sikap rasis belakangan ini mulai dari masa kampanye wagub untuk Ahok sampai Ahok menjadi gubernur, dipertontonkan oleh gerombolan fanatik di kaca televisi, bukan hanya dengan kata-kata kasar yang tidak sopan, tapi juga dengan tindakan yang liar, yang dalam bahasa ibu saya Minahasa adalah ‘kelewawi’. Karuan, layak bagi orang-orang yang ingin melihat kedamaian di Indonesia, termasuk saya, merasa sulit bersimpati terhadap gerombolan perusuh yang memakai alasan pembelaan agama untuk mencederai keutuhan bhinneka tunggal ika.

Puan-Puan dan Tuan-Tuan

Tentu saja budaya kekerasan yang lahir dari latar rasis seperti itu, bukanlah tamadun ideal yang kita harapkan maujud di Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Sementara kenyataan akan adanya luka dan borok itu dalam realitas Indonesia kiwari, tentulah mesti diperbaiki dan disembuhkan oleh pendidikan dan pengajaran kebudayaan yang terbuka. Dan itu memang adalah tanggungjawab pemerintah yang punya wewenang serta uang.

Dalam hubungan ini, baguslah diingat warisan pikiran Ki Hajar Dewantara yang cucu Raja Jawa Paku Alam III, tentang konsep pendidikan kebudayaan. Dalam orasinya di hadapan gurubesar-gurubesar UGM pada hari Dies Natalis ke-7, 19 Desenber 1956, Ki Hajar Dewantara berkata setelah mengutip karya adiluhung Sultan Agung, “Serat Sastragending”, bahwa “…pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan…bahwa kemerdekaan Nusa dan Bangsa untuk mengejar keselamatan dan kebahagiaan rakyat tidak mungkin tercapai hanya dengan jalan politik…bahwa untuk dapat bekerja di sawah dan ladang dengan tenteram dan seksama, yakni tugas para pendidik dan para pejuang kebudayaan…”

Sekarang, apa yang bisa kita harapkan dari pemerintah yang baru di bawah Jokowi. Dalam pidato kepresidenannya di sidang majelis yang disaksikan seluruh rakyat melalui siaran-1angsung televisi, Jokowi menyerukan program kerja keras untuk pembangunan Indonesia, menyebut beberapa ladang, termasuk hebatnya tukang bakso, tapi aneh bin ajaib tidak menyinggung pembangunan kebudayaan. Rupanya di mata Jokowi bakso lebih mulia ketimbang kebudayaan.
Tapi memang perhatian presiden pertama, presiden keenam, dan presiden ketujuh ini beda-beda. Yang pertama menyerukan pembangunan kebudayaan nasional dengan menggilas kebudayaan Amerika, antaralain musik pop yang disebutnya ngak-ngik-ngok cengeng. Lalu presiden keenam malah menjadi pelaku musik pop yang cengeng itu. Dan entah bagaimana dengan Presiden ketujuh ini. Ia penggemar ‘heavy metal’. Dan barangkali juga bakso.

Puan-Puan dan Tuan-Tuan.

Saya rasa, keadaan kebudayaan Indonesia ke depan, dengan menyebut salahsatu sumbu yang paling ampuh, yaitu kesusastraan: karena dalam kesusastraan selain kita mengapresiasi bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan, kita juga mengapresiasi pikiran-pikiran kritis di bingkai estetis dalam ungkapan-ungkapan kreatif atas imaginasi yang lahir dari realitas negeri, realitas alami, dan realitas insani di atas pelbagai realitas lain. Langkah perdana untuk membangkitkan apresiasi itu adalah menata pendidikan dan pengajaran yang betul sekaligus modern atas pengertian tulen kebudayaan: mengubah kebiasaan cangkeman ke kebiasaan baca-tulis.

Gambaran memalukan yang sehari-hari bisa kita lihat di mana-mana saat ini, adalah masyarakat makin teranja-anja dengan budaya cangkeman dan asyik dengan itu, ketimbangan membaca. Di ruang-ruang publik pun tersedia pesawat-pesawat televisi, ketimbang rak-rak buku yang buku-bukunya bisa di baca sebebasnya. Tak heran di mana-mana kita melihat masyarakat terutama ibu-ibu, asyik menggunjingi tontonan sinetron sampah yang mereka nikmati dengan sukacita di televisi-televisinya.

Masyarakat yang menonton sinetron-sinetron sampah itu, tidak lagi punya cadangan nalar, bahwa dengan itu kadar intelektualitasnya dilecehkan. Sebab, coba saja bayangkan – ini saya ungkapkan pekan silam dalam kuliah umum di Fakultas Filsafat Unpar Bandung – betapa di dalam sinetron itu ditampilkan seorang peran ibu berumur 32 tahun yang sedang terbaring sakit di rumahsakit. Dalam keadaan sakit seperti itu tidak ketinggalan makeupnya stel kenceng: eyeshadow berwarna biru menyala buatan Paris, dilengkapi bulumata palsu tiga susun buatan Purwokerto. Lalu, datang putrinya menjenguknya. Putrinya berumur 23 tahun memakai ‘celana gemes’ dan bertutur dengan dialog bahasa Jakarté-an yang semua ejaan /a/ dilafalkan menjadi /é/.

Saya ingat diskusi kami di Pusat Bahasa (sekarang Badan Bahasa) antara saya yang bukan sarjana bahasa, dengan Prof. Anton M. Moeliono dan Prof. Amran Halim. Yang disebut terakhir ini mengatakan, bahwa rusaknya bahasa Indonesia, antaralain karena bahasa Jakarté-an, lewat sinetron-sinetron, telah menjadi semacam pengacu prayojana (‘trend setter’) yang menyesatkan bagi remaja-remaja.

Lalu saya ceritakan gurauan soal remaja dari Siborongborong yang kegilaan ber-Jakarté-ria. Baru sebulan tinggal di sekitar Matrama-Salemba, langsung tutur bahasanya berubah, melafal semua kata berhuruf /a/ menjadi /é/. Maka, ketika dia bermaksud berkata “Saya mau ke Majalaya menjemput Mama-Papa” dilafalkannya menjadi “Séyé méu ké Méjéléyé ngénjémput Mémék-Pépék”. Dia tidak tahu bahwa ‘mémék’ dalam bahasa Sunda sama dengan ‘pépék’ dalam bahasa Indonesia yang dicatat oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya ‘vagina’.

Puan-Puan den Tuan-Tuan.

Kembali ke topik budaya cangkeman yang menohok budaya tulis-baca yang justru merupakan roh kesusastraan sebagai bagian istimewa dan strategis dari kebudayaan nasional kita, maka saya kira ini saatnya presiden pilihan rakyat, Jokowi, bekerja keras untuk menata kembali pendidikan dan pengajaran kebudayaan nasional yang kadung menjadi anak tiri. Hal elok ini dulu digagas oleh Ki Hajar Dewantara, dan sempat diejawantahkan secara sederhana tapi riil oleh Daoed Joesoef melalui upaya merangsang semagat para pesastra untuk kreatif menulis sastra dengan imbalan yang lumayan bagus, bisa membeli lebih dari semangkok bakso.

Di luar itu, jika sastra dibaca awam – melalui bimbingan apresiasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pengajaran kebudayaan pemerintah – otomatis yang lebih dulu merasa untung adalah penerbit yang mencetak karya sastra itu, serta tentu saja pesastranya sendiri yang memperoleh nafkah dari bukunya yang terjual dengan pengelolaan yang baik. Sampai hari ini kita memang belum melihat pesastra Indonesia yang bisa hidup dengan hasil karya sastranya.

Gambaran tragis yang bisa kita lihat dalam kegiatan pameran mobil dan pameran buku di sekitar Senayan yang kebetulan bersamaan waktunya adalah misalnya mobil yang berharga 200 juta rupiah bisa terjual 10 ribu unit dalam satu pekan, sementara buku yang berharga 200 ribu rupiah saja paling-paling terjual 10 eksemplar dalam dua pekan. Jadi, memang masyarakat kita sakit, mengukur harkat dari harta, dan martabat dari manfaat. Akibatnya, jangan heran korupsi tidak mungkin dibasmi. Yang sudah tervonis pun masih berani bilang: gantung gua di Monas.

Budaya apa itu namanya?

Maaf, barangkali itu yang disebut: berpenampilan seperti nabi tapi berkelakuan seperti babi.

Puan-Puan dan Tuan-Tuan.

Sebelum saya akhiri catatan saya ini, sekali lagi saya mau berkata bahwa sastra dapat mengobati masyarakat yang sakit. Hal itu dibuktikan oleh Lu Xin di Cina. Lu Xin belajar kedokteran di Jepang. Tapi, ketika dia kembali ke Cina, dan melihat masyarakatnya sakit, maka kata Lu Xin, untuk menyembuhkan masyarakat yang sakit, obatnya adalah sastra, yaitu harus membaca sastra. Demikianlah akhirnya dia menulis sastra dan disukai baik di negeri Cina Komunis, maupun Cina Kuomintang.

Mudah-mudahan angin membawa kata-kata ini ke istana presiden, supaya presiden segera bekerja keras membangun kebudayaan nasional lewat sastra dan boleh saja sembari makan bakso.

Sekarang ini, mestinya pemerintah malu, karena penghargaan sastra dengan sejumlah uang rupiah, malah setiap tahunnya diselenggarakan oleh swasta, baik penghargaan yang bernama Khatulistiwa Literary Award maupun Penghargaan Sastra Achmad Bakrie. (Kebetulan saya menerima penghargaan sastra dari kedua lembaga tersebut, dan saya anggap tidak ada alasan untuk menolak pemberian itu. Saya berpikir dengan sopansantun khas Melayu, bahwa jika seseorang memberi, maka saya mesti mengucapkan ‘terimakasih’, artinya menerima kasihnya. Dan kalau juga saya harus menanggapi ‘terimakasih’ itu, maka kata santun yang biasa diucapkan adalah ‘kembalikasih’. Sudah tentu, itu tidak berarti saya harus mengasih kembali pemberian penghargaan yang sudah saya terima).

Begitulah, Puan-Puan dan Tuan-Tuan.

Katakunci dari catatan saya ini adalah, dengan berbicara soal penataan pendidikan kebudayaan ke masa depan Indonesia yang damai sejahtera, gemah ripah loh jinawi, pakatuan wo pakalawiren, berarti dengannya kita mewawas suatu pemikiran baru tamadun yang laras dengan kepribadian, tapi tidak sertamerta berarti mutlak mempertahankan tradisi Timur secara babibuta, sebaliknya siap berprogres dengan perkembangan zaman yang melahirkan gagasan-gagasan modern yang melintas dari Barat. Ini buah pemikiran yang arif dan cendekia dari Ki Hajar Dewantara. Maka tepuktangan bagi Ki Hajar Dewantara.

Sebab kita tahu, banyak model tradisi lama yang tidak tahan kritik lagi di zaman yang berkembang ini. Jadi, dengan demikian berarti, kita pelihara yang baik dari tradisi lama tersebut, tapi juga membuang yang jelek-jeleknya, lalu mengambil yang praktis, pragmatis, benefisial dari luar, supaya dengan begitu kita mendapatkan satu bentuk kebudayaan berkasad kebangsaan tapi juga bersifat universal untuk disumbangkan bagi bangsa-bangsa di dunia.

Ambil contoh paling gampang soal penanganan sampah di Jakarta. Sulit mengubah kebiasaan buruk yang telah mentradisi di dalam masyarakat kita. Bolak-balik dikeluhkan soal kebiasaan masayarakat yang membuang sampah di sungai sehingga menyebabkan Jakarta selalu banjir; dan Jokowi sebagai gubernurnya waktu itu belum sempat membuktikan janjinya mengatasi banjir akibat sampah-sampah itu. Kebiasaan jelek membuang sampah di sungai terlestari dalam lagu tradisional dolanan lare yang malahan menganjurkan orang untuk membuang sampah di sungai. Kata-kata dalam ‘dolanan lare’ ini adalah sebagai berikut:

Eh dayohe teka, eh beberna klasa
Eh klasane bedhah, eh tambalen jadah
Eh jadahe mambu, eh pakakno asu
Eh asune mati, eh guangen kali
(Lha, iki, asu wae oleh diguak neng kali, opo neh sampah-sampah plastik).

Kesimpulannya, penanganan pendidikan dan pengajaran kebudayaan, akhirnya harus menyeluruh di segala bidang. Kalau pemerintah tidak menangani ini dengan serius, maka bukan hanya masyarakat saja yang sakit dan tersalahkan, tapi adalah juga pemerintahnya sendiri yang merupakan pasien berpenyakit paling menular yang harus disembuhkan.

Puan-Puan dan Tuan-Tuan.

Di akhir catatan ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, nasihat cantik dari Ki Hajar Dewantara menyangkut pendidikan-pengajaran kebudayaan nasiona1 yang berharkat: “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”.

Merdeka!