anak-anak NTT sedang menari tarian manekat. sources: http://www.mongabay.co.id/tag/masyarakat-adat-barambang-katute/
anak-anak NTT sedang menari tarian manekat. sources: http://www.mongabay.co.id/tag/masyarakat-adat-barambang-katute/

Adat merupakan suatu peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung tinggi serta dipatuhi masyarakat dimana adat tersebut tumbuh dan berkembang. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tradisi, seremoni dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang dan bangga, dimana tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi penting.

Istilah lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata “lembaga” dan “adat”. Kata lembaga dalam bahasa inggris disebut Institution yang bermakna pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literal ini, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan berupa interaksi sosial yang memiliki struktur tertentu dalam suatu tatanan nilai yang diterima secara sukarela oleh semua warga masyarakat.

Lembaga adat hadir di suatu komunitas adat dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma atau hukum adat setempat yang merupakan warisan dan tradisi nenek moyang mereka. Indonesia merupakan Negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam prakteknya (deskritif) sebagian masyarakat masih tunduk pada hukum adat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum diakui di Indonesia kebanyakan bersumber dari peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

(1)  Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

(2)  Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, hukum adat serta kedudukan lembaga-lembaga adat di provinsi NTT diakui hukum positif kita. Lembaga adat yang masih hidup dan berkembang di sebagian masyarakat Indonesia termasuk di provinsi NTT bertujuan untuk menegakkan hukum adat yang secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

  • Hukum adat mengenai Tata Negara
  • Hukum adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan)
  • Hukum adat mengenai delik (hukum pidana) atau biasa disebut hukum pidana adat

Prinsip dasar dalam penyelesaian kasus secara hukum adat adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang aman, tentram dan damai bagi masyarakat adat. Dalam pandangan hukum adat bahwa suatu kasus pidana adat merupakan suatu peristiwa yang merusak tatanan nilai yang mengganggu keamanan, ketentraman dan kedamaian suatu masyarakat karena itu harus diselesaikan secara hukum adat maka kasus tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan setiap anggota masyarakat hukum adat dilarang untuk membicarakan kasus tersebut.

Perlu disadari pula bahwa masyarakat hukum adat tidak bersifat statis tetapi harus berkembang dan terbuka bagi dunia luar serta semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang memahami bahwa akibat dari suatu perbuatan pidana adat dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial korban sehingga dalam kasus-kasus tertentu yang mempunyai dampak negatif yang kuat bagi korban mestinya tidak hanya diselesaikan secara adat tetapi harus diproses sesuai hukum positif yang berlaku.

Nusa Tenggara Timur, sebagai salah satu provinsi yang wilayahnya terdiri dari berbagai kepulauan dan keberagaman suku yang mendiami provinsi ini, yang masih mengakui dan menerapkan hukum adat sebagai norma yang berlaku dan dijunjung tinggi keberadaanya di segala aspek kehidupan masyarakat.  Hal tersebut dapat tergambarkan dengan masih hidupnya berbagai upacara adat baik menyangkut pernikahan hingga kematian di beberapa wilayah kabupaten Nusa Tenggara Timur terutama di wilayah Timor NTT.

Pada tataran penyelesaian sengketa (hak) dan delik (pidana) peran lembaga adat masih terlihat dengan dilibatkannya tokoh adat agar mendamaikan kedua belah pihak beserta sanksi (denda) yang diterapkan pada pihak yang dianggap merugikan atau mencelakakan pihak lainnya.

Berbagai macam kasus yang diselesaikan melalui lembaga adat diantaranya ialah penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak baik secara psikis maupun fisik dengan menerapkan hukum adat yang berlaku terhadap pelaku. Kekerasan anak yang terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari data Kasus kekerasan anak. Kekerasan anak tahun 2013 marak terjadi pada bulan Mei, Agustus, September dan Nopember. Kota Kupang dengan jumlah kasus baru berupa kekerasan fisik yaitu 338 kasus dan psikis sebanyak 65 kasus dan menurut jenis kekerasan seksual sebanyak 118 kasus.  Sumber Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi NTT menyebutkan bahwa jumlah kasus baru menurut tempat kejadian tahun 2011 sebanyak 347 kasus terjadi dalam rumah tangga di Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 100 kasus. Sedangkan sebanyak 245 kasus terjadi ditempat lain.

Umumnya, kekerasan pada anak terjadi baik dalam keluarga maupun diluar lingkungan keluarga dan sangat tergantung terhadap perilaku dan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan. Dengan lain kata, semakin lemahnya pengawasan orang tua maka akan semakin membuka peluang bagi anak terjerumus kedalam pergaulan bebas dan mengakibatkan anak bisa menjadi korban maupun menjadi pelaku. Sebaliknya, jika dalam keluarga terjadi konflik rumah tangga maka anak akan mudah terjerumus kedalam kelompok karena merasa tidak aman di rumah.

Berbagai data yang terkait pada permasalahan kekerasan anak di atas merupakan permasalahan yang nyata dan terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur. Data pada sebagian kasus di atas beberapa diselesaikan dengan menggunakan lembaga adat yang berlaku di masyarakat. Banyak kasus kekerasan terhadap anak saat ini diselesaikan oleh masyarakat secara ‘adat’ dan denda menjadi point penting dalam penyelesaian masalah kekerasan anak ini. Kebanyakan denda akan mengacu pada ‘menutup malu keluarga’. Jumlahnya bervariasi sesuai kesepakatan, namun sampai saat ini sejauh pengamatan, besarnya denda masih kalah jauh dengan besarnya ‘Belis’ jika seseorang menikah. Dan, posisi si anak sebagai korbanpun sering tidak diperhitungkan, seperti bagaimana kondisi fisik dan psikisnya, Apa yang akan terjadi di masa depannya nanti (terutama jika korban adalah anak perempuan). Rata-rata hukum adat akan menerapkan hukum jika sudah diputuskan maka tidak boleh lagi warga membicarakan apalagi mengungkit masalah tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan si anak.

Dengan melihat peran lembaga adat khususnya pada penanganan permasalahan anak maka dibutuhkan lembaga adat yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah dan lembaga yang berfokus pada anak seperti  LSM atau institusi yang mengabdikan diri untuk kesejahteraan anak lainnya, baik pada skala nasional hingga daerah diluar susunan organisasi pemerintah yang memiliki fungsi menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat terkait kasus kekerasan yang terjadi pada anak.

Selain itu penting juga dalam memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional dan hukum nasional yang berlaku.

Diperlukan juga wawasan dan cara pandang para tokoh adat dalam melindungi hak anak sebagai korban kekerasan dengan memahami perkembangan hukum negara dimana landasan sosiologis melihat anak sebagai masa depan bangsa sehingga penanganan permasalahan anak lebih kompleks dan melibatkan banyak aspek yang akan mempengaruhi masa depan anak tersebut.

Berikan kesempatan bertumbuh dan berkembang yang sebaik-baiknya bagi anak-anak kita khususnya di daerah NTT ini, semoga yang kita lakukan ini merupakan kepentingan terbaik bagi anak NTT. Masa depan NTT ada di tangan mereka.

Kupang, awal November 2014.